Proses Pemakzulan Gibran Saja Konstitusional, Kenapa Copot-mencopot Futsal, PSSI Malah Nyeleneh?

Proses Pemakzulan Gibran Saja Konstitusional, Kenapa Copot-mencopot Futsal, PSSI Malah Nyeleneh?
Font size:

Meski pada akhirnya Gibran Rakabuming Raka memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, upaya politik untuk memakzulkan putra sulung Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, tersebut tetap berjalan melalui jalur konstitusional. Ada sejumlah tahapan yang ditempuh, mulai dari menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran, menggalang dukungan politik di DPR, hingga mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Rangkaian proses tersebut semestinya dapat bermuara pada mekanisme pemakzulan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa dinamika politik di Indonesia, setidaknya dalam persoalan ini, masih memberikan ruang bagi mekanisme yang tertib secara aturan perundang-undangan. Ketika etika menjadi salah satu hal yang paling banyak disorot dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, para politisi yang ingin mempersoalkan keberadaannya di kursi wakil presiden tetap harus menempuh jalur yang memiliki landasan hukum. Pada akhirnya, Gibran justru memilih mengundurkan diri dengan menyampaikan surat kepada Presiden dan MPR pada 11 dan 12 November 2026. Langkah tersebut merupakan mekanisme yang berbeda dari pemakzulan, tetapi tetap memiliki konsekuensi ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Jika kita kilas balik ke dua tahun silam, proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden memang berlangsung melalui mekanisme hukum yang berlaku saat itu. Perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan MK membuka jalan bagi pencalonannya. Namun, dinamika yang terjadi di dalam institusi pengadilan tertinggi tersebut juga memunculkan persoalan etika dan konflik kepentingan yang sulit diabaikan. Kita pun tidak bisa menutup mata terhadap kesan bahwa para politisi bertarung di jalur yang legal, tetapi dengan aturan main yang diperdebatkan publik sejak awal. Mau tidak mau, suka tidak suka, keputusan tersebut tetap menjadi bagian dari proses hukum yang berlaku.

Di sinilah letak ironinya. Agak miris memang mengatakannya, tetapi bagaimanapun, sikap adil dalam meletakkan pikiran dan pandangan harus tetap ditegakkan. Ketika proses pencalonan Gibran hingga munculnya upaya pemakzulan terhadap dirinya ditempuh melalui mekanisme yang memiliki landasan konstitusional, apa yang dilakukan PSSI dalam mencopot Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) justru menyisakan persoalan mengenai kewenangan dan kepatuhan terhadap aturan organisasi.

Gejolak internal FFI sebenarnya telah berlangsung sebelum PSSI mengambil keputusan. Persoalan mengemuka setelah Michael memberhentikan Sekretaris Jenderal FFI, Budi Setiawan, pada 4 November 2026 melalui SK Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026, yang kemudian dipersoalkan karena dianggap tidak mengikuti prosedur organisasi. Situasi semakin memanas setelah 10 klub peserta Pro Futsal League mendesak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) pada 10 November, hingga PSSI menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026 yang memberhentikan Michael dan menunjuk anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Michael tidak tinggal diam. Ia menolak keputusan tersebut dengan berpegang pada mandat KLB FFI 3 Oktober 2024 yang mengangkatnya sebagai Ketua Umum periode 2024–2028, serta pengesahan kepengurusan melalui SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026. Dalam surat keberatan yang ditembuskan kepada FIFA dan AFC, Michael menilai keputusan PSSI cacat secara formil maupun materiil. Beberapa hal yang dipersoalkan antara lain tidak adanya kesempatan untuk memberikan pembelaan, tidak disebutkannya pelanggaran secara spesifik, serta penggunaan dasar kewenangan yang menurutnya tidak tepat. Ia juga mempertanyakan klaim PSSI mengenai 48 surat permohonan KLB yang perlu diverifikasi keabsahannya. Terlebih, muncul perbedaan angka dengan pernyataan Vivin Cahyani mengenai jumlah pemilik suara yang mendukung penyelenggaraan KLB.

Persoalannya kemudian bukan semata-mata apakah anggota FFI berhak meminta KLB atau tidak. AD/ART FFI 2026, yang disahkan melalui Kongres Biasa pada 12 Mei 2026, telah mengatur mekanisme tersebut melalui Pasal 31 ART. KLB dapat diminta oleh Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Exco atau melalui permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang memiliki hak suara penuh. Sementara itu, Pasal 36 ART FFI mengatur persyaratan pemberhentian Ketua Umum, termasuk alasan tidak lagi memenuhi syarat jabatan atau melakukan pelanggaran berat.

Di sisi lain, Pasal 40 Statuta PSSI 2025 mengatur hubungan kelembagaan antara PSSI dan asosiasi anggotanya. Ayat (1) dan (2) memberikan PSSI kewenangan untuk memberikan persetujuan tertulis terhadap penyelenggaraan kongres asosiasi anggota beserta agendanya. Adapun ayat (3) secara eksplisit menempatkan pemilihan Ketua Asosiasi Anggota pada kewenangan kongres. Ketentuan tersebut memang memperlihatkan adanya kewenangan pengawasan PSSI terhadap asosiasi anggotanya. Namun, apakah kewenangan itu juga mencakup pemberhentian ketua umum yang masih memiliki masa jabatan dan penunjukan penggantinya sebelum kongres berlangsung, merupakan persoalan berbeda yang perlu dijelaskan berdasarkan dasar hukum yang spesifik. Di sinilah letak perdebatan mengenai batas kewenangan PSSI dalam polemik FFI.

Persoalan kewenangan tersebut semakin menarik setelah Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah administratif terhadap kepengurusan FFI. Pada 16 November 2026, Kemenkum menjelaskan bahwa akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI diblokir sementara untuk mencegah perubahan data kepengurusan selama polemik berlangsung. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat PSSI tertanggal 13 November 2026. Kemenkum juga menegaskan bahwa pemblokiran itu tidak menghentikan aktivitas organisasi maupun kegiatan futsal, melainkan dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan data kepengurusan sebelum persoalan diselesaikan.

Meski demikian, langkah administratif tersebut tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai pengesahan terhadap salah satu pihak atau sebagai keputusan yang menentukan siapa pemimpin FFI yang sah. Persoalan legitimasi kepengurusan tetap harus diselesaikan berdasarkan AD/ART FFI dan ketentuan organisasi yang berlaku. Michael sendiri dalam keterangannya menyatakan bahwa perubahan kepengurusan semestinya didahului oleh mekanisme kongres yang sah, bukan hanya melalui pengajuan administratif atau surat keputusan pergantian dari PSSI. Atas dasar keberatan tersebut, pengurus FFI di bawah kepemimpinannya membawa persoalan ini ke Komite Etik PSSI dan membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme sengketa organisasi, termasuk pembentukan tim ad hoc serta Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) apabila tidak tercapai kesepakatan. Dengan demikian, polemik ini belum selesai hanya dengan terbitnya SK penunjukan Plt, sebab masih ada persoalan mengenai dasar kewenangan dan prosedur yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab PSSI bukan sekadar terpenuhi atau tidaknya dukungan untuk menggelar KLB. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah terpenuhinya syarat permintaan KLB secara otomatis memberikan kewenangan kepada PSSI untuk memberhentikan ketua umum dan menunjuk penggantinya sebelum kongres berlangsung? Sebab, meminta KLB dan memberhentikan ketua umum merupakan dua tindakan organisasi yang memiliki mekanisme berbeda. Jika keduanya dianggap sebagai satu rangkaian yang bisa diputuskan secara sepihak, lantas untuk apa AD/ART disusun dan disahkan melalui kongres? 

Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa Michael Sianipar tidak boleh diberhentikan. Jika memang terdapat persoalan dalam kepemimpinannya, anggota FFI memiliki hak untuk menyampaikan keberatan dan mendorong perubahan melalui mekanisme organisasi. Begitu pula PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional memiliki kepentingan untuk memastikan tata kelola asosiasi anggotanya berjalan dengan baik. Namun, kepentingan tersebut semestinya tidak membuat PSSI mengabaikan aturan yang menjadi kesepakatan bersama.

Kita sebenarnya tidak sedang membicarakan motif, niat baik, upaya pendzaliman, atau berbagai tuduhan lain yang berkembang di tengah polemik ini. Yang sedang kita bicarakan adalah tata kelola organisasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah disepakati bersama. Hukum dan peraturan organisasi merupakan pedoman yang seharusnya mengikat seluruh pihak, termasuk mereka yang memiliki kewenangan paling besar di dalamnya. Memang, dalam praktik politik, perubahan aturan bisa menjadi instrumen untuk mengubah arah dan struktur kekuasaan. Namun, perubahan tersebut tetap harus dilakukan melalui prosedur yang sah. Bukan dengan mengabaikan aturan yang masih berlaku atau menafsirkan kewenangan semaunya sendiri.

Jika sebelumnya kita bicara tentang pentingnya bersikap adil sejak dalam pikiran, maka kita juga harus jernih dalam melihat fenomena ini. Kita menyaksikan bagaimana persoalan politik mengenai posisi Gibran berkembang melalui mekanisme konstitusional, meskipun prosesnya belum sampai pada tahap akhir pemakzulan. Di sisi lain, persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat sipil seperti Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat justru telah melewati perjalanan panjang sejak pertama kali diperjuangkan pada 2009. RUU tersebut berulang kali masuk dan keluar dari agenda legislasi, sebelum kembali ditetapkan sebagai salah satu Prolegnas Prioritas 2026. Bahkan hingga November 2026, pembahasannya masih berada pada tahap penyusunan di Badan Legislasi DPR. Perbandingan ini memang tidak sepenuhnya setara karena memiliki jalur dan kompleksitas yang berbeda. Namun, ada pertanyaan yang patut diajukan: mengapa proses politik yang menyangkut perebutan atau perubahan kekuasaan bisa bergerak begitu cepat, sementara upaya menghadirkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat harus menunggu begitu lama?

Pada akhirnya, polemik di tubuh PSSI dan FFI juga menyisakan pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah kegaduhan ini benar-benar berangkat dari suara anggota dan kegelisahan di akar rumput mengenai masa depan futsal Indonesia, atau justru lebih banyak berkutat pada kepentingan elite yang sedang berebut pengaruh di dalam organisasi? Hari ini, kita mungkin belum memiliki cukup jawaban untuk memastikan ke mana arah persoalan ini sebenarnya. Namun, waktu akan memperlihatkan siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan futsal Indonesia dan siapa yang sekadar sedang mempertahankan kepentingannya sendiri. Publik berhak menilai, bukan hanya dari siapa yang akhirnya menduduki kursi ketua umum, melainkan juga dari bagaimana prosesnya berlangsung, aturan yang dipatuhi, serta dampaknya terhadap perkembangan futsal Indonesia. Sebab, pada akhirnya, legitimasi sebuah kepemimpinan tidak cukup dibangun dari siapa yang berhasil berkuasa, tetapi juga dari cara kekuasaan itu diperoleh dan dijalankan. 



Jose Mourinho dan Seni Membangun Persona
Artikel sebelumnya Jose Mourinho dan Seni Membangun Persona
Dari Lapangan Hijau ke Ruang Siaran
Artikel selanjutnya Dari Lapangan Hijau ke Ruang Siaran
Artikel Terkait